Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2013 ini, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, menyelenggarakan Upacara Bendera di halaman depan/pelataran parkir kampus STKS Bandung, Jl. Ir. H. Juanda 367, Bandung. Drs. Admiral Nelson Aritonang, MSSW (Pembantu Ketua I Bidang Akademik) bertindak sebagai pembina upacara yang pada kesempatan tersebut pembina membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. ”UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, temasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggi. Ibarat tubuh, agar tahan terhadap berbagai macam penyakit, haruslah daya imunitasnya ditingkatkan, satu di antara upayanya adalah melalui vaksinasi. Dalam perspektif sosial kemasyarakatan ada tiga penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya yaitu (i) Kemiskinan; (ii) ketidaktahuan; dan (iii) keterbelakangan beradaban. Bagaimana caranya menaikan daya tahan (imunitas) sosial agar terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut? Jawabannya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi vaksin sosial.

Selain sebagai vaksin sosial, pendidikan juga merupakan elevator sosial untuk dapat meningkatkan status sosial. Dua hal itulah yang melatar belakangi tema peringatan Hardiknas tahun ini, yaitu ”Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”. Kita memerlukan vaksin dan elevator sosial itu sehingga kita terhindar dari tiga penyakit tersebut dan sekaligus mampu meningkatkan status sosial. Tema tersebut merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan”.

Upacara yang bertujuan untuk memperingati Hardiknas ini dihadiri dan diikuti oleh civitas akademika STKS Bandung dan bertindak sebagai petugas upacara dari Resimen Mahasiswa (Menwa) STKS Bandung. Pada kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan dan penganugrahan kepada Mahasiswa berprestasi, pegawai yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, pegawai yang naik pangkat dan kepada purna pegawai/karyawan STKS Bandung.

Penghargaan dan penganugerahan mahasiswa berprestasi Program Diploma-IV diberikan kepada: Angkatan 2012: (i) Rhea Diva Carissa, NRP.12.04.280, (ii) Alfrojems, NRP.12.04.136, (iii) Nuriyatuddin Khoyrun Nisa, NRP.12.04.229. Angkatan 2011: (i) Putri Khoiron Nisa, NRP. 11.04.241, (ii) Devita Murni, NRP.11.04.343, (iii) Justin Foera-era Lase, NRP.11.04.031. Angkatan 2010: (i) Astriyana Telaumbanua, NRP.10.04.067, (ii) Restueli Harefa, NRP.10.04.057, (iii) Riska Putri Prihalim, NRP.10.04.077. Angkatan 2009: (i) Taufik Akbar, NRP.09.04.045, (ii) Anisa Amalya Mukti, NRP.09.04.103, (iii) Jajuli Marjuki, NRP.09.04.126. Penghargaan dan penganugerahan mahasiswa berprestasi Program Spesialis-1 diberikan kepada: Angkatan 2012: (i) Avid Leonardo Sari, NRP.12.01.012, (ii) Ana Westy Martiani, NRP.12.01.002. Angkatan 2011 Konsentrasi Klinis: (i) Wahyudi, NRP.11.01.020, (ii) Atrin Suwartika, NRP.11.01.001. Konsentrasi Komunitas: (i) Ruman Syahfudin, NRP.11.01.011, (ii) Rosilawati, NRP.11.01.003.

Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun diberikan kepada Dra. Yunia Hidayati atas pengabdiannya selama 20 tahun, penghargaan dan penganugerahan pegawai yang naik pangkat TMT 1 Oktober 2012 diberikan kepada: (a) Dr. Tukino, M.Si (Pembina Utama Muda IV/c), (b) Dr. TM. Marwanti, M.Si (Pembina Utama Muda IV/c), (c) Drs. M. Ilyas, M.Ag, M.Ps.Sp (Pembina Utama Muda IV/c), (d) Drs. Aam Muharam, M.Si (Pembina Utama Muda IV/c), (e) Dayat Sutisna, AKS, MPS.Sp (Pembina IV/a), (f) Triyogo Widodo, AKS, MP (Penata Tk.1 III/d), (g) Ade Hatta, S.Sos (Penata Tk.1 III/d), (h) Unus Al Afghani, S.ST (Penata Tk.1 III/d). TMT 1 April 2013 diberikan kepada: (a) Dra. Rini Hartini Rinda A, M.Pd (Pembina IV/a), (b) Denny Friyana, S.IP (Penata Muda Tk.1 III/b, (c) Samiran, S.ST, M.Si (Penata Tk.1 III/d), (d) Lolytha, S.ST (Penata Tk.1 III/d), (e) Dra. Yana Sundayani, M.Pd (Pembina Tk.1 IV/b), (f) Dr. Aep Rusmana, S.Sos, M.Si (Pembina Tk.1 IV/b). Penghargaan dan penganugerahan purna pegawai/karyawan STKS Bandung diberikan Kepada: Komarudin, S.Sos (Masa Kerja 27 tahun 10 bulan) dan Iri Sugiri (Masa Kerja 22 tahun).

selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional kepada semua pendidik,tenaga kependidikan, peserta didik, penggiat dan pecinta dunia pendidikan di seluruh tanah air, dan diucapkan selamat kepada mahasiswa berprestasi dan pegawai yang telah mendapatkan penghargaan dan penganugerahan serta selamat dan terimakasih kepada purna pegawai/karyawan STKS yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik, mengabdi dan berbakti kepada lembaga, pemerintah, nusa dan bangsa. *** (Humas-STKS/ doc-humas)

Kebutuhan pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial masih sangat kurang dibandingkan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Kementerian Sosial berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendidik di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

"Saat ini, masih tidak seimbang antara jumlah pekerja sosial dan kebutuhan di lapangan, "ujar Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri dalam Rapat Koordinasi Pengembangan SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Regional II di Bandung, Selasa (2/4). Menurut Mensos, 5 tahun terakhir pelayanan sosial baru menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total penyandang masalah kesejahteraan sosial atau sekitar 15,5 juta keluarga. Padahal, permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan pembangunan nasional bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia. "Nah, menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut dibutuhkan tenaga pekerja sosial yang professional, tandasnya.

Perbandingan pekerja sosial dengan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) minimal 1 berbanding 100. Maka dibutuhkan pekerja sosial di Indonesia paling sedikit 155.000 orang dengan jumlah PMKS tahun 2012 sebanyak 15,5 juta keluarga. Sedangkan jumlah pekerja sosial sebanyak 15.522 orang, sehingga dibutuhkan 139.000 pekerja sosial.

Di tengah keterbatasan tersebut, pelayanan kesejahteraan tetap dilaksanakan dengan rnengoptimalkan potensi yang ada, seperti PSM, Karang Taruna, Tagana dan lain-lain yang berjumlah sekitar 378.000 TKSM. Dengan adanya TKSM, tugas-tugas penanganan masalah sosial terbantu secara sukarela.

"Di masa mendatang, penanganan masalah sosial menjadi suatu prioritas dan menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat," ucapnya.

Permasalahan sosial yang semakin dinamis dan kompleks menuntut tangan-tangan terampil, baik melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga maupun komunitas agar semua pihak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup memadai.

Pelayanan sosial bagi warga miskin/tidak mampu dan mengalami masalah sosial, harus didukung dengan paket kebijakan dan program pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan terintegrasi.

Untuk itu, diperlukan koordinasi, dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/Kota. Dukungan berupa identifikasi kebutuhan, sinkronisasi kebijakan termasuk dari segi pendanaan melalui APBN Dekonsentrasi maupun APBD serta pembinaan dan pendayagunaan SDM Kesejahteraan Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Yayasan Nurul Fikri, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Building Professional Sosial Work in Developing Countries (BPSW) Indonesia.

Juga, dimeriahkan Pameran Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yaitu hasil karya Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung terkait kurikulum diklat dari masa ke masa, modul-modul diktat, media pembelajaran, radio komunikasi. Selain itu, dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Balai Penerbitan Braile Indonesia (BPBI) antara lain Al-Quran Braileu dan produk-produk lainnya, serta hasil karya dari desa Binaan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung berupa souvenir, kerajinan, produk makanan, hasil pertanian dan peternakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mekanisme pendanaan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam era otonomi yang bersumber dad APBN, salah satunya adalah pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubenur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Sementara, dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh daerah serta desa yang mencakup semua penerimaam dan pengeluaran dalam pelaksanaan tugas pembantuan. Pertama, pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, keberadaaan dan peran dinas instansi sosial provinsi dan Kab/Kota menjadi sangat penting.